PanduHukum

Adakami telat bayar akibatnya

Artikel ini belum diverifikasi oleh ahli hukum (advokat). Materi disusun dan dicek faktual oleh tim PanduHukum dengan kutipan dari sumber resmi, namun belum ditinjau advokat. Gunakan sebagai informasi umum — bukan nasihat hukum. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan advokat.

1
Langkah 1

⚡ Diagnosis Situasi

Pastikan dulu: apakah aplikasi yang Anda pakai benar AdaKami resmi? Nama "AdaKami" bisa ditiru. Cocokkan nama aplikasi dan nama perusahaannya (PT Pembiayaan Digital Indonesia) dengan daftar penyelenggara berizin di situs OJK, atau tanyakan ke Kontak OJK 157 / WhatsApp 081-157-157-157. Status izin bisa berubah, jadi cek ulang saat Anda membaca artikel ini.

Akibat telat bayar di pindar berizin seperti AdaKami:

  1. Denda keterlambatan berjalan per hari sesuai perjanjian, tetapi tidak boleh melebihi batas OJK (lihat STEP 2).
  2. Tercatat di SLIK OJK. Sejak POJK 11/2024, penyelenggara LPBBTI (pindar) termasuk pelapor SLIK. Keterlambatan Anda dapat terlihat ketika Anda kelak mengajukan kredit ke bank, leasing, atau pindar lain.
  3. Ditagih, lewat aplikasi, pesan, telepon, atau kunjungan, dengan tata cara yang diatur POJK 22/2023.
  4. Pengajuan pinjaman baru bisa sulit, karena pindar wajib menilai kemampuan bayar Anda.

Yang BUKAN akibat telat bayar:

  • Dipenjara karena tidak mampu bayar. Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM menyatakan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
  • Keluarga, teman, atau rekan kerja ditagih untuk utang Anda.

2
Langkah 2

⚖️ Hak Anda (Dasar Hukum)

1. Batas denda dan total biaya (pinjaman konsumtif) Pindar diatur oleh POJK 40/2024 dan SEOJK 19/SEOJK.06/2025 (berlaku sejak 31 Juli 2025, menggantikan SEOJK 19/SEOJK.06/2023). Untuk pendanaan konsumtif:

KomponenTenor s.d. 6 bulanTenor di atas 6 bulanDasar
Denda keterlambatanmaks. 0,3% per hari kalendermaks. 0,2% per hari kalenderRomawi XIV angka 4 huruf b
Total manfaat ekonomi (bunga, biaya admin/fee, biaya lain) + dendatidak melebihi 100% nilai Pendanaantidak melebihi 100% nilai PendanaanRomawi XIV angka 5
  • Persentase dihitung dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian, bukan dari sisa tagihan yang terus membesar.
  • Contoh: pinjaman konsumtif Rp2.000.000 tenor 3 bulan. Denda maksimal Rp6.000 per hari (0,3%). Seluruh bunga, biaya, dan denda yang boleh ditagih paling banyak Rp2.000.000, di luar pokok yang tetap harus dikembalikan.
  • Batas untuk pendanaan produktif berbeda. Lihat jenis pendanaan di perjanjian Anda.

2. Penagihan harus sesuai Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 Penagihan wajib:

  • tidak menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang mempermalukan;
  • tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal;
  • tidak ditujukan kepada pihak selain Anda;
  • tidak dilakukan terus-menerus sehingga mengganggu;
  • dilakukan di alamat penagihan atau domisili Anda;
  • hanya Senin sampai Sabtu, di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat.

Penyedia jasa keuangan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK.

3. Kontak darurat bukan untuk ditagih Kontak darurat hanya boleh dipakai untuk mengonfirmasi keberadaan Anda, bukan untuk menagih pemilik kontak darurat tersebut (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi VIII angka 1).

4. Data pribadi dan akses ponsel Penyelenggara hanya boleh mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai Anda, dan tidak boleh menyebarkan data pribadi Anda kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis Anda atau dikecualikan peraturan (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi VII angka 1–3).

5. Hak mengadu dengan tenggat jelas (POJK 22/2023) Pengaduan tertulis wajib ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dan dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.

6. Perlindungan pidana bila penagih melampaui batas

  • Menyebarkan data pribadi Anda: dilarang Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; ancaman pidananya di Pasal 67 ayat (2).
  • Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti lewat pesan elektronik yang ditujukan langsung kepada Anda: dilarang Pasal 29 UU 1/2024 (Perubahan Kedua UU ITE); ancaman pidananya di Pasal 45B.
  • Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: Pasal 482 KUHP baru (UU 1/2023; dahulu Pasal 368 KUHP lama).

3
Langkah 3

🎯 Ke Mana & Kapan (Instansi, Kanal, Tenggat)

LangkahKe manaKapanCatatan
Ajukan keringanan / penjadwalan ulangLayanan pelanggan resmi di aplikasi atau situs AdaKamiSebelum atau segera setelah jatuh tempoAjukan tertulis, jelaskan kemampuan bayar yang realistis, minta hasilnya tertulis. Keputusan ada pada penyelenggara.
Keberatan atas denda/tagihan atau cara penagihanKanal pengaduan resmi AdaKamiSegeraTenggat jawaban 10 hari kerja (+10 bila diperpanjang). Simpan nomor tiket.
EskalasiKontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, konsumen@ojk.go.id, atau portal kontak157.ojk.go.idBila tidak ditanggapi atau jawabannya tidak memuaskanLampirkan bukti pengaduan ke AdaKami.
Cek catatan SLIK AndaiDebku OJK (idebku.ojk.go.id)Kapan sajaGratis. Bila ada data keliru, ajukan koreksi ke pelapornya.
Ancaman, pemerasan, penyebaran dataKantor polisi terdekatSecepatnyaBawa bukti di STEP 4 dan minta tanda bukti laporan.

4
Langkah 4

📋 Dokumen & Bukti yang Disiapkan

  1. KTP Anda.
  2. Perjanjian pendanaan (unduh atau tangkap layar dari aplikasi): nilai Pendanaan, tenor, bunga/biaya, denda, jenis pendanaan.
  3. Riwayat pembayaran dan bukti transfer.
  4. Tagihan terbaru beserta hitungan Anda dibandingkan batas di STEP 2.
  5. Tangkapan layar pesan penagihan: nomor pengirim, tanggal, dan jam (penting untuk membuktikan penagihan di luar 08.00–20.00 atau pada hari Minggu/libur nasional).
  6. Rekaman atau catatan panggilan (log panggilan dengan jam).
  7. Bukti pesan yang diterima keluarga, kontak darurat, atau kantor, bila ada.
  8. Kronologi tertulis singkat.
  9. Bukti kesulitan keuangan (surat PHK, slip gaji terbaru, surat keterangan sakit) untuk permohonan keringanan.

5
Langkah 5

⚠️ Jebakan yang Harus Dihindari

Jebakan 1: Mengabaikan tagihan dan menonaktifkan nomor ❌ JANGAN menghilang. Denda tetap berjalan sampai batas maksimal dan keterlambatan tetap tercatat di SLIK. ✅ YANG BENAR: hubungi AdaKami secara tertulis, ajukan keringanan, dan simpan semua jawaban.


Jebakan 2: Membayar ke rekening pribadi penagih ❌ JANGAN mentransfer ke rekening atas nama perorangan, walau penagih menjanjikan "diskon pelunasan". ✅ YANG BENAR: bayar hanya lewat kanal pembayaran yang tercantum di aplikasi resmi. Pastikan pelunasan atau keringanan tercatat tertulis.


Jebakan 3: Gali lubang tutup lubang ❌ JANGAN meminjam di aplikasi lain untuk menutup tagihan AdaKami. ✅ YANG BENAR: pendanaan yang diterima dari lebih dari 3 penyelenggara termasuk pendanaan tidak sehat menurut SEOJK 19/SEOJK.06/2025, dan penyelenggara wajib menilai kemampuan bayar Anda. Fokus pada satu rencana pelunasan.


Jebakan 4: Percaya ancaman "dipenjara karena telat bayar" ❌ JANGAN panik lalu menyerahkan data tambahan atau uang di luar kanal resmi karena ancaman seperti itu. ✅ YANG BENAR: ketidakmampuan membayar utang tidak bisa menjadi alasan pidana penjara (Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999). Lain halnya bila ada tindak pidana tersendiri, misalnya memakai identitas palsu saat mengajukan pinjaman. Simpan bukti ancaman dan laporkan ke OJK.


Jebakan 5: Membayar "jasa hapus SLIK" atau "joki galbay" ❌ JANGAN membayar pihak yang menjanjikan utang dihapus atau riwayat SLIK diputihkan. ✅ YANG BENAR: catatan SLIK hanya bisa dikoreksi bila datanya keliru, melalui lembaga pelapornya. Cek data Anda sendiri gratis di iDebku OJK.


Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa denda AdaKami kalau telat bayar?+

Besarnya mengikuti perjanjian Anda, tetapi untuk pendanaan konsumtif tidak boleh melebihi 0,3% per hari (tenor sampai 6 bulan) atau 0,2% per hari (tenor di atas 6 bulan) dari nilai Pendanaan dalam perjanjian. Seluruh bunga, biaya, dan denda juga tidak boleh melebihi 100% dari nilai Pendanaan (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XIV angka 4 dan 5). Bila tagihan Anda melampaui batas itu, ajukan keberatan tertulis dan lampirkan hitungannya.

Apakah telat bayar AdaKami masuk SLIK OJK?+

Bisa. POJK 11/2024 menambahkan penyelenggara LPBBTI sebagai pelapor SLIK. Artinya, riwayat pinjaman dan keterlambatan di pindar berizin dapat terlihat oleh lembaga keuangan lain saat Anda mengajukan kredit.

Bolehkah penagih AdaKami menghubungi keluarga atau kantor saya?+

Penagihan tidak boleh ditujukan kepada pihak selain Anda (Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023), dan kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan Anda, bukan untuk ditagih (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi VIII angka 1). Simpan buktinya dan adukan ke AdaKami, lalu ke OJK bila tidak ditanggapi.

Penagih menelepon jam 10 malam atau hari Minggu. Apa yang harus dilakukan?+

Penagihan hanya boleh Senin–Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat (Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023). Tangkap layar log panggilan atau pesan lengkap dengan jamnya, ajukan pengaduan ke AdaKami, lalu eskalasikan ke Kontak OJK 157 bila perlu.

Apakah saya bisa dipenjara karena tidak bayar AdaKami?+

Tidak hanya karena tidak mampu membayar. Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999 melarang pidana penjara atau kurungan atas alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Utang tetap utang: penyelenggara tetap dapat menagih sesuai aturan dan menempuh jalur perdata.


Dasar Hukum

  • POJK 40/2024Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • SEOJK 19/SEOJK.06/2025 · Romawi XIV angka 4 huruf bTerverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • SEOJK 19/SEOJK.06/2025 · Romawi XIV angka 5Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • SEOJK 19/SEOJK.06/2025 · Romawi VII angka 1-3Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • SEOJK 19/SEOJK.06/2025 · Romawi VIII angka 1Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • POJK 18/POJK.03/2017 jo. POJK 11/2024Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • POJK 22/2023 · Pasal 62 ayat (2)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • POJK 22/2023Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • UU 39/1999 · Pasal 19 ayat (2)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • UU 27/2022 · Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • UU 1/2024 (Perubahan Kedua UU ITE) · Pasal 29 jo. Pasal 45BTerverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10
  • UU 1/2023 (KUHP baru) · Pasal 482Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-10

Riwayat Pembaruan

  • — Diverifikasi & diterbitkan (kutipan dicek ke sumber resmi), ditulis ulang: draf generik untuk bank/KPR diganti fokus AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia, KEP-128/D.05/2019, direktori LPBBTI OJK Juli 2026); dihapus SEOJK 19/2023 (sudah dicabut), klaim 'denda tidak melebihi bunga pokok', jam penagihan keliru (Senin-Jumat 08.00-17.00, larangan 21.00-08.00), 'SLIK Bank Indonesia', 'SLIK wajib setelah telat 3 bulan', 'data SLIK dihapus setelah 3 tahun', 'LKDN', 'putusan binding', ganti rugi 'puluhan juta', UU 10/1998 dan UU 42/1999 (tidak relevan untuk pindar), kanal Komnas HAM; diganti batas denda konsumtif SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XIV angka 4 huruf b (0,3%/hari tenor s.d. 6 bulan, 0,2%/hari di atas 6 bulan) dan total maks. 100% (angka 5), Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 (Senin-Sabtu 08.00-20.00 waktu setempat), kontak darurat bukan untuk penagihan (Romawi VIII angka 1), akses gawai dan larangan sebar data (Romawi VII angka 1-3), LPBBTI pelapor SLIK (POJK 11/2024), Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999, Pasal 65 ayat (2) jo. 67 ayat (2) UU 27/2022, Pasal 29 jo. 45B UU 1/2024, Pasal 482 KUHP baru (dahulu Pasal 368 KUHP lama).
  • — Draft otomatis ??gate 1쨌2 (yellow)